Polanya jelas: anggaran awal yang tampak “aman” (alokasi tahunan kecil) berpotensi berubah menjadi komitmen besar bila estimasi total dipenuhi. Siapa yang diuntungkan jika angka meleset? Kontraktor besar? Kepentingan tertentu? Sementara itu, kontraktor lokal kecil dan kebutuhan dasar masyarakat seperti irigasi, puskesmas, dan jalan desa justru kehilangan porsi anggaran.
Publik berhak tahu: apakah keputusan ini didorong oleh perencanaan kebutuhan publik atau oleh logika proyek yang menguntungkan elite tertentu?
Yang Harus Dilakukan Sekarang adalah Tindakan Pengawasan Mendesak;
1. DPRD segera minta dan umumkan dokumen lengkap: RAB, DED, kajian gempa, AMDAL/UKL-UPL, dan simulasi beban APBD 2026–2027.
2. Tunda pembayaran multiyears sampai kajian teknis dan kepatuhan zonasi dipublikasikan dan diaudit pihak ketiga independen.
3. Publikasikan perbandingan: alokasi tahunan vs estimasi total proyek agar publik dan media dapat mengecek perubahan pagu.
4. Minta audit cepat oleh BPKP atau inspektorat provinsi dan bisa juga BPK
5. Libatkan masyarakat pesisir & LSM lingkungan untuk menilai kesesuaian trase jalan dengan RZWP3K.
6. Pastikan paket pekerjaan terbagi sehingga kontraktor lokal mendapat manfaat ekonomi nyata.
Kewajiban Publik untuk Mengawasi
