Ketika APBD menyusut kurang lebih dari Rp 500 miliar pilihan kebijakan yang memilih mempercepat proyek-proyek megah harus dipandang sebagai laporan penting — bukan otomatisasi kebijakan pembangunan. Jika pemerintah daerah tidak mampu menjawab transparan: berapa biaya pasti, mengapa angka berubah, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana mitigasi bencana dilakukan — maka DPRD, media, dan publik harus bertindak.
Banggai berhak membangun. Tetapi pembangunan yang baik diawali dari perencanaan yang jujur, pembiayaan yang bertanggung jawab, dan pengawasan yang efektif. Hingga bukti-bukti tersebut muncul, semua klaim tentang “pembangunan besar” seyogianya diperlakukan dengan skeptisisme sehat — karena di balik monumen sering tersembunyi biaya nyata: layanan publik yang terabaikan, fiskal yang terkuras, dan warga yang menanggung risikonya.
Luwuk 26/11/2025
Penulis adalah petani pisang yang kadang jadi advokat.
