Ridaya Laodengkowe
BANGGAI POST, LUWUK – Situasi nasional belakangan ini dinilai kian memanas. Ridaya Laodengkowe, eksponen 98 sekaligus mantan Ketua Senat UGM, menyampaikan kritik keras terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah pusat.
Melalui akun Facebook pribadinya, Sabtu (30/8), Ridaya menegaskan bahwa yang terlihat, terdengar, dan terasa di lapangan adalah rakyat sedang marah. “Ekonomi kita mencekik, dan sialnya ini bukan karena krisis global, melainkan karena kebijakan anggaran pemerintah pusat yang advonturir,” tegasnya.
Ia menilai sejumlah program pemerintah seperti MBG, KMP, dan Danantara adalah proyek ambisius namun problematik, menyedot ratusan triliun anggaran negara, serta merusak sistem desentralisasi fiskal—buah reformasi 1998.
“Resentralisasi anggaran yang diperagakan dalam bentuk pemaksaan Pemda mendanai MBG, dan Dana Desa untuk KMP, harus dihentikan,” lanjutnya.
Dalam rilis terbukanya, Ridaya juga menyampaikan empat poin utama isi hati rakyat:
1. POLRI diminta bongkar tuntas dan menindak tegas aparat yang terlibat dalam penembakan maupun kriminalisasi rakyat. Ridaya menyinggung masih kuatnya memori rakyat pada kasus penembakan Gamma di Semarang, Tragedi Kanjuruhan, penanganan demo UUCK 2020, hingga kasus pengawal Habib Rizieq Shihab. “Kalau menangani demonstrasi massa, jangan brutal. Tindakan harus terukur dan justifiable,” tegasnya.
2. Koreksi kebijakan anggaran. Ridaya mendesak penghentian proyek-proyek ambisius MBG, KMP, dan Danantara yang dinilainya tidak jelas nalar dan tujuan, serta hanya menyedot anggaran ratusan triliun.
3. Cabut tunjangan DPR sampai 75%. Ia menilai DPR miskin prestasi dan kinerja, namun justru sibuk menguber tambahan tunjangan. “Jangan-jangan untuk berak pun mereka mau minta tunjangan,” sindirnya.
4. Buka kembali saluran komunikasi politik dan partisipasi publik dalam legislasi maupun kebijakan. Ridaya menekankan, DPR dan pemerintah hanya pemegang legalitas, sedangkan legitimasi tetap ditentukan oleh rakyat.
Ridaya menutup rilisnya dengan pesan kepada para pembisik Presiden Prabowo, Kapolri, hingga anggota DPR, agar menyampaikan unek-unek rakyat ini sebagai alarm keras bagi pemerintah.(Alin)
