Menurutnya, dugaan korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Perkara yang diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikaitkan dengan pemadaman listrik di Sumatera, kasus PT Asabri, hingga penyelesaian utang PT Cakrawala Bumi Sejahtera (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), anak usaha Krakatau Steel.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Endang Agustina. Ia menyebut keterlibatan aparat penegak hukum dalam dugaan korupsi merupakan ironi di tengah harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Menurutnya, hukuman berat, termasuk hukuman mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi unsur yang dipersyaratkan, layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.
Dalam rapat yang sama, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI juga menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Panja tersebut akan mengawal penanganan perkara agar berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel, mengingat kasus ini melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.
