Ridaya Laodengkowe dan Nadjamudin Mointang
BANGGAI POST, LUWUK – Rencana Pemda Kabupaten Banggai membangun Jembatan Teluk Lalong mendapat atensi dari berbagai pihak. Meski mendukung, sejumlah tokoh mengingatkan agar mega proyek tersebut tidak sampai membebani daerah dengan utang jangka panjang.
Proyek ini saat ini masih pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen. Namun, dari desain awal yang beredar luas, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pertanyaannya, dari mana sumber pendanaan itu?
“Kalau berharap dibiayai pusat sepertinya sulit. Kemungkinan besar melalui pinjaman daerah, entah lewat SMI, PPI, atau bahkan Danantara. Konsekuensinya, dana transfer bagi hasil bisa terpotong. Mau begitu?” ujar Ridaya Laodengkowe, tokoh masyarakat sipil yang pernah menjabat Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), saat dimintai tanggapan.
Ia menyontohkan Jembatan Teluk Kendari yang pembangunannya dibiayai APBN murni dengan skema multiyears. “Kondisi sekarang berbeda. Tekanan fiskal pemerintah pusat sedang tinggi. Jadi peluang Teluk Lalong kecil untuk bisa dibiayai penuh oleh APBN,” terangnya.
Menurut alumnus Political Economy Birmingham University ini, ada potensi Pemda akan berutang ke sejumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. “Kalau saya pantau syahwat politik mereka, arahnya ke SMI, SMF, atau PII. Mudah-mudahan saya salah,” katanya.
Ia juga mengingatkan contoh proyek Jalan–Jembatan Kendari–Toronipa dan RSJ, yang pada akhirnya menjadi pasien SMI dan cukup menyita dana transfer daerah. “Apalagi tahun depan proyeksi DBH akan turun drastis, dari Rp193 triliun menjadi Rp45 triliun. Itu yang bikin ngeri,” tambahnya.
Nada serupa datang dari Nadjamudin Mointang, birokrat di KemenPAN-RB yang juga putra Banggai. Ia menilai ada cara lebih strategis yang bisa ditempuh Pemda Banggai. Salah satunya dengan memanfaatkan program hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Hilirisasi minerba dan sektor kelautan bisa menjadi posisi tawar Banggai Bersaudara ke Danantara untuk pembiayaan infrastruktur. Jembatan Teluk Lalong dan jalan lingkar pesisir Luwuk mestinya bisa masuk dalam kategori infrastruktur pendukung. Tapi perlu fasilitasi provinsi agar ada kolaborasi kebijakan tiga kabupaten, yang termuat dalam Perda RPJMD masing-masing,” jelas Nadjamudin.
Dengan begitu, menurutnya, pembiayaan jembatan tidak harus sepenuhnya bertumpu pada utang daerah, melainkan bisa disinergikan dengan kepentingan hilirisasi yang memang jadi fokus pemerintah pusat saat ini.(Alin)
