Menurutnya, proyek yang dibiayai APBD merupakan kegiatan publik. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan mengapa hasil pembangunan belum memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika ditemukan kelalaian, ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab, atau pelanggaran, pemerintah daerah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait.
Warga juga meminta Bupati turun langsung memeriksa kondisi pekerjaan di lapangan, meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta memastikan proyek tersebut benar-benar diselesaikan.
Persoalan air bersih di Sayambongin bukan kali pertama mencuat. Pada Juli 2026, Aliansi Masyarakat Desa Sayambongin pernah menggelar demonstrasi di kantor desa.
Saat itu, warga menuntut penyelesaian jaringan air bersih yang pipanya telah terpasang, tetapi belum mengalir selama sekitar dua tahun. Mereka juga mempersoalkan penempatan tanggul abrasi yang dinilai tidak tepat sasaran.
