Rapat yang akan digelar DPRD bukanlah yang pertama membahas persoalan tambang di Kecamatan Bunta. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai forum, inspeksi lapangan, hingga evaluasi pemerintah pernah dilakukan. Namun berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat terus berulang.
Sejak 2021, warga Desa Tuntung dan desa-desa di sekitarnya berulang kali menyuarakan dugaan pencemaran lingkungan, perubahan kualitas sumber air, debu akibat aktivitas angkutan ore nikel, hingga banjir dan sedimentasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Pada 2022, banjir bahkan beberapa kali menerjang Desa Tuntung dan Desa Pongian. Material yang diduga berasal dari jalur tambang menutup sebagian ruas Jalan Trans Sulawesi, menghambat mobilitas warga, serta merendam permukiman.
Saat itu, Pemerintah Kabupaten Banggai bersama DPRD telah melakukan peninjauan lapangan dan meminta perusahaan segera melakukan perbaikan. Namun empat tahun berselang, akar persoalan kembali menjadi agenda pembahasan DPRD.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Permohonan Aliansi Masyarakat Desa Tuntung kepada DPRD menunjukkan bahwa jalur dialog masih dipilih warga. Namun harapan masyarakat tidak berhenti pada terselenggaranya rapat.
