Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PT Banggai Kencana Permai maupun PT Koninis Fajar Mineral belum menyampaikan tanggapan resmi terkait undangan DPRD maupun substansi tuntutan yang diajukan masyarakat.
Bagi warga Desa Tuntung, rapat pada 3 Agustus mendatang bukan sekadar agenda formal DPRD. Forum itu dipandang sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa suara masyarakat yang selama bertahun-tahun menyuarakan persoalan lingkungan, lahan, dan ruang hidup benar-benar didengar serta ditindaklanjuti oleh seluruh pihak yang memiliki kewenangan. Jika kembali berakhir tanpa solusi nyata, kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian konflik pertambangan berpotensi semakin terkikis.(Alin)
