DJP menegaskan, pengisian SPT harus mencakup seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lainnya secara benar, lengkap, dan jelas.
SPT yang diisi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, DJP mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.
Email resmi yang dikirimkan DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id. Seluruh layanan DJP juga tidak dipungut biaya.
DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, mengirimkan tautan di luar situs resmi, ataupun meminta wajib pajak memberikan kata sandi, kode OTP, akses berbagi layar perangkat, maupun informasi rahasia lainnya.
Karena itu, wajib pajak yang menerima email tersebut diminta memastikan keaslian pengirim sebelum menindaklanjuti pemberitahuan.
Informasi dan layanan perpajakan dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.(Nona)
