Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,60 persen menjadi 3,69 persen serta kenaikan rasio gini dari 0,221 menjadi 0,243 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masih terjadi.
Menurut Bupati, berbagai indikator tersebut menjadi bukti bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah harus terhubung langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dorong Reformasi Birokrasi Tematik
Selain penguatan SAKIP dan Zona Integritas, Pemkab Banggai Laut juga terus mendorong implementasi Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi daerah.
Melalui asistensi dari Kementerian PANRB, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, mempercepat transformasi birokrasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional serta berintegritas.
“Tujuan akhirnya bukan hanya mengejar nilai yang lebih tinggi, tetapi menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banggai Laut,” pungkasnya. (***)
