Berpesta di Tengah Krisis Kebutuhan Dasar

Editorial, Banggai Post

Pesta rakyat Hari Jadi Kabupaten Banggai ke-66 masih berlangsung. Panggung hiburan dipadati penonton. Artis didatangkan. Berbagai rangkaian seremoni digelar untuk memeriahkan perayaan.

Tidak ada yang keliru dengan itu. Hari jadi daerah memang layak dirayakan. Namun, di luar arena pesta, masih banyak warga yang bergulat dengan persoalan yang jauh lebih mendasar.

Di Kota Luwuk, krisis air bersih masih menjadi sarapan harian. Warga di sejumlah wilayah masih kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, persoalan itu muncul justru di ibu kota kabupaten yang berjuluk “Kota Air”.

Di bagian lain, petani di Luwuk Timur harus menerima kenyataan pahit. Puluhan hektare sawah gagal panen akibat serangan hama tikus. Kerugian yang mereka alami bukan sekadar hilangnya hasil panen, tetapi juga hilangnya sumber penghidupan.

Di Desa Lauwon, jalan rusak bertahun-tahun masih menjadi hambatan mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian. Sementara di desa yang sama, SDN Inpres 1 Lauwon masih membutuhkan perhatian serius karena kondisi bangunannya yang jauh dari layak.

Keempat persoalan itu tidak berdiri sendiri. Semuanya berbicara tentang satu hal yang sama: pelayanan dasar.

Di sinilah publik patut bertanya: di mana hati nurani pemerintah ketika pesta tetap berlangsung, sementara sebagian rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar? Kemeriahan memang penting sebagai bagian dari perayaan. Namun, kemeriahan kehilangan makna ketika air bersih masih menjadi persoalan, petani merugi akibat gagal panen, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun, dan sekolah masih jauh dari kata layak.

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan di tengah semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, melainkan menempatkan anggaran pada prioritas yang paling menyentuh kepentingan rakyat. Jika pemerintah pusat mengajak seluruh daerah menggunakan setiap rupiah secara lebih efektif dan berorientasi pada hasil, maka semangat yang sama seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan daerah, termasuk dalam menentukan skala prioritas belanja.

Air bersih, jalan, pendidikan, dan perlindungan terhadap sektor pertanian bukanlah program tambahan. Itu adalah kewajiban utama pemerintah. Sebelum berbicara tentang kemajuan, kebutuhan-kebutuhan dasar itulah yang seharusnya dipastikan lebih dahulu terpenuhi.

Karena itu, Hari Jadi Banggai semestinya tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi. Sejauh mana pemerintah telah memenuhi hak-hak dasar masyarakat? Persoalan apa yang belum selesai? Dan apa yang menjadi prioritas setelah pesta berakhir?

Perayaan akan selesai dalam beberapa hari. Panggung akan dibongkar. Lampu akan dipadamkan.

Namun, persoalan air bersih tetap ada. Jalan rusak tetap harus dilalui. Petani tetap menghadapi ancaman gagal panen. Anak-anak tetap belajar di sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Kita sepertinya lupa bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari semaraknya perayaan hari jadi. Ia diukur dari keberanian pemerintah menetapkan prioritas. Sebab bagi masyarakat, yang paling dibutuhkan bukan panggung hiburan yang megah, melainkan pelayanan dasar yang benar-benar hadir.(*)