“Yang menjadi pertanyaan, apa langkah konkret yang telah dilakukan sejak 2022 untuk menurunkan porsi belanja pegawai? Jika memang ada road map, pemerintah daerah harus menjelaskannya kepada publik,” ujarnya.
Budi juga menyoroti konsistensi pemerintah daerah dalam menaati ketentuan hukum. Menurutnya, persoalan belanja pegawai yang tidak sejalan dengan amanat UU HKPD menambah daftar kebijakan yang dinilai tidak menunjukkan kepatuhan yang memadai terhadap aturan dan putusan hukum.
“Ini menjadi preseden yang kurang baik. Publik melihat ada sejumlah putusan pengadilan yang sampai saat ini masih menjadi sorotan karena belum dilaksanakan secara tuntas. Sekarang muncul lagi persoalan amanat undang-undang yang menurut saya juga belum dijalankan secara serius. Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya ditaati ketika menguntungkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan kepada ASN maupun PPPK, melainkan kepada perencanaan fiskal pemerintah daerah.
“Masalahnya bukan pada pegawai. Masalahnya adalah apakah pemerintah daerah memiliki perencanaan anggaran yang sehat dan mampu memastikan APBD tetap memiliki ruang yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya.(sri) edittt
