Setahun Setelah Evaluasi Gubernur, Ruang Fiskal untuk Pelayanan Publik di Banggai Justru Kian Menyempit
SERI 4
Ketika mengevaluasi Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp1.143.709.480.000 atau sekitar 34 persen dari total belanja daerah sebesar Rp3,36 triliun.
Pada saat yang sama, sejumlah layanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat justru memperoleh porsi yang jauh lebih kecil. Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan hanya sekitar Rp8,28 miliar atau sekitar 1,6 persen dari total belanja kesehatan. Sementara SPM pendidikan sekitar Rp42,5 miliar atau sekitar 6,3 persen dari total belanja pendidikan.
Perbandingan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan mengenai keseimbangan antara belanja birokrasi dan belanja yang langsung menyentuh pelayanan publik.
Setahun berselang, pertanyaan itu kembali mengemuka. Apakah struktur APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026 sudah menunjukkan perbaikan?
APBD Menyusut, Belanja Pegawai Tetap Mendominasi
Data APBD Kabupaten Banggai Tahun 2026 menunjukkan total belanja daerah sebesar sekitar Rp2,72 triliun. Angka ini turun sekitar Rp640 miliar dibandingkan APBD-P Tahun 2025 yang mencapai Rp3,36 triliun.
Namun penyusutan APBD tersebut tidak diikuti penurunan belanja pegawai secara proporsional.
