“Supaya tidak ada kelangkaan kebutuhan masyarakat, jalan diperbaiki, ekonomi distabilkan, dan lapangan kerja untuk generasi muda disiapkan. Itu baru pejabat yang sukses karena kami masyarakat yang menilai,” tulisnya dalam kolom komentar media sosial Banggai Post.
Sabri juga menyoroti persepsi yang berkembang bahwa sebagian besar anggaran daerah terserap untuk membiayai birokrasi, sementara manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komentar senada disampaikan Aldi Putra Usuman yang menilai porsi anggaran untuk aparatur pemerintah masih lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Lebih banyak untuk pegawainya daripada untuk pembangunan,” tulisnya.
Namun di tengah kritik tersebut, muncul pula pandangan yang mengingatkan bahwa persoalan belanja pegawai tidak sesederhana memangkas anggaran secara langsung.
Putra Trikora Bangkep menilai perlu ada pemahaman yang lebih rinci mengenai struktur belanja pegawai sebelum menarik kesimpulan bahwa tingginya porsi anggaran tersebut dapat dengan mudah dikurangi.
Menurutnya, belanja pegawai tidak hanya terdiri atas gaji ASN, tetapi juga mencakup perjalanan dinas, tunjangan kinerja, belanja operasional rutin, serta berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
