BANGGAI POST, BALUT– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebentar lagi memasuki triwulan empat. Meski sudah hampir di penghujung tahun anggaran pencairan Tunjangan Tambahan Guru PNS Non-Sertifikasi belum kunjung cair. Padahal program yang melekat di dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut menjadi salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Anggarannya juga tidak tanggung-tanggung yakni Rp. 2,7 miliar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Banggai Laut Wasto Tatadeng melalui kepala bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Siti Fatimah Yaby yang sempat dimintai keterangan bulan Juli terkait keterlambatan pencairan Tunjangan Tambahan Guru PNS Non-Sertifikasi menjelaskan, bahwa bahwa salah satu penyebab keterlambatan proses pencairan karena adanya perubahan kurikulum di tahun ajaran baru, dari kurikulum K13 beralih ke Kurikulum Merdeka Belajar.
Bukan hanya itu saja, keberadaan jumlah pengawas sekolah menjadi faktor keterlambatan proses pencairan. Karena beberapa persyaratan pencairan seperti program semester, RPP, Daftar Hadir, Jurnal, harus diverifikasi oleh pengawas sekolah.
