Sorotan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu pengelolaan APBD, proyek strategis daerah, dugaan penyimpangan pekerjaan konstruksi, hingga akuntabilitas birokrasi.
Dalam situasi seperti itu, sikap pasif aparat pengawasan disebut mudah dibaca publik sebagai lemahnya keberanian institusional. Persepsi tersebut dinilai semakin menguat ketika muncul relasi bantuan fasilitas dari pemerintah daerah kepada lembaga pengawas.
Padahal, menurut Nadjamuddin, semangat WBK bukan hanya membangun kantor yang bersih secara administratif, tetapi juga membangun keberanian moral untuk menjaga independensi pengawasan tanpa kompromi.
Karena itu, ia mendorong momentum ini menjadi refleksi bersama, baik bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati membangun relasi kelembagaan dengan aparat pengawas, institusi penegak hukum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, maupun publik untuk terus mengawal tata kelola pemerintahan secara objektif dan kritis.
“Pada akhirnya, predikat WBK akan benar-benar bermakna bukan karena piagam yang dipasang di dinding kantor, melainkan karena keberanian institusi menjaga integritasnya di tengah tekanan kekuasaan dan kepentingan anggaran,” tutupnya.
