RAPAT KERJA : Komisi III DPRD menggelar rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan dan Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut Selasa (7/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba. (MOHAMAD IKBAL/BANGGAI POST)
BANGGAI POST, BALUT – Komisi III DPRD Banggai Laut menggelar rapat kerja (Raker) dengan Dinas pertanian dan Pangan, Dinas perikanan dan Bagian Ekonomi sumber daya alam dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Banggai Laut, Selasa (7/6).
Raker yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Banggai Laut itu dalam rangka evaluasi kinerja tiga OPD terkait dengan serapan anggaran serta pencapaian PAD tahun 2022.
Ketua Komisi III DPRD Banggai Laut, Laongke kepada media ini mengatakan, dari hasil raker tersebut ditemukan serapan anggaran masih kecil. Padahal, saat ini sudah berada dalam bulan terakhir dalam triwulan II atau akhir semester semester satu tahun anggaran.
“Serapan anggaran baru sekitar 20 persen, padahal saat ini berada di akhir bulan triwulan II,” katanya.
Selain serapan anggaran yang masih kecil, target PAD juga masih jauh dari yang ditargetkan. Aleg asal Partai Demokrat itu mengungkapkan, dinas perikanan merupakan salah satu dinas yang diharapkan bisa memberikan PAD besar tetapi sayangnya sampai saat ini dari target yang diberikan sekitar Rp. 97 juta dinas perikanan baru mencapai Rp. 14 juta atau sekira 20 persen saja. “Ada tiga sumber PAD di dinas perikanan yakni TPI, BBI dan cold storage PPI Mato,” ungkapnya.
“Untuk TPI yang setiap tahunnya di tarik retribusi, kemudian oleh BPK dijadikan temuan, sehingga tahun ini tidak ada lagi retribusi dari TPI. Tapi ada dua retribusi yakni BBI dan cold storage PPI Mato. Seharusnya ini bisa lebih besar, apalagi cold storage PPI Mato,” tandasnya.
Dia juga menyoroti, ketidakmampuan dinas dalam mencari solusi dalam peningkatan PAD serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena saat ini memang terkesan OPD-OPD hanya memberikan bantuan pada masyarakat tapi tidak ada evaluasi apakah bantuan tersebut berhasil atau tidak.
“Harusnya ada sistem yang dibangun oleh OPD. Jangan hanya memberikan bantuan terus kepada masyarakat tetapi kesejahteraan masyarakat kita masih begitu-begitu saja. Karena jika hanya memberikan bantuannya tidak akan menurunkan angka kemiskinan ataupun pengangguran kita,” tegas Aleg asal dapil II Bokan Kepulauan itu.
Komisi III DPRD Banggai Laut menyoroti belum terserapnya DAK yang berada di dinas Pertanian dan Pangan. Padahal saat ini DAK sudah berada di ujung tanduk. “Sampai bulan Juli tidak terserap maka akan kembali ke kas negara. Kalau kembali ke kas negara yang rugi daerah, masyarakat kita yang rugi,” kata Waket I Patwan Kuba yang turut mendampingi Komisi III dalam raker tersebut.
Dirinya juga berharap, dengan adanya raker tersebut, OPD segera berbenah dan segera mempercepat serapan anggaran dan target PAD bisa tercapai dalam semester dua nantinya. “DPRD selalu mendukung apa yang menjadi program OPD. Tetapi semuanya kembali ke OPD masing-masing. Jangan juga masalah sepele kemudian harus bupati yang turun tangan,” ucap Patwan.(IK)
