Pemkab Banggai Dorong Puskesmas Simpong Raih Predikat WBK

Foto: Diskominfo Banggai

BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai terus berupaya mereformasi Satuan Kerja maupun unit kerjanya menuju birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Tahun ini, Puskesmas Simpong secara resmi dicanangkan sebagai unit kerja yang akan dinilai dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pencanangan tersebut diresmikan oleh Bupati Banggai Amirudin, bertempat di Puskesmas Simpong, Jumat (19/5/2023).

Pada kesempatan itu, Bupati Banggai memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Puskesmas Simpong dan Inspektorat Banggai selaku tim penilai internal yang selama enam bulan intens memberikan pendampingan.

“Terima kasih untuk teman-teman di Puskesmas Simpong, semoga setelah dicanangkan sebagai zona integritas WBK, ke depan semakin maju. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya untuk menambah bagian-bagian yang diperlukan, kami percaya bahwa teman-teman sudah bekerja dengan baik,” tutur Bupati Amirudin.

Baca Juga :  Tidak Ada Degradasi di KPK, Ini Fakta Pencapaian Positif Satu Semester KPK

Inspektur Inspektorat Imran Suni mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengajukan Puskesmas Simpong menjadi unit kerja yang layak dinilai oleh KemenPANRB terkait predikat WBK setelah melakukan serangkaian monitoring dan penilaian.

Alasannya, puskesmas yang dikepalai oleh Sumiantry itu dinilai baik dalam mengelola anggaran dan bersih dari temuan. “Karena syarat utamanya adalah tidak terdapat temuan, bersih dari temuan. Satu-satunya puskesmas yang bebas temuan adalah Puskesmas Simpong,” ujar Imran Suni

Saat ini baru Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Banggai yang berhasil menyandang predikat WBK.

Adapun sejumlah poin penilaian WBK yakni terkait pelayanan yang diberikan, integritas, akuntabilitas, responsif, dan inovatif.

Kepala Dinas Kesehatan Banggai dr. I Wayan Suartika mengatakan, Puskesmas Simpong juga tengah dipersiapkan untuk beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peralihan tersebut merujuk pada arahan Kementerian Kesehatan.

Baca Juga :  Kajari Banggai Kembali Intervensi Keluarga Beresiko Stunting

“Karena ke depan, semua puskesmas diarahkan untuk menjadi BLUD. Saat ini sedang dipersiapkan dokumen serta persyaratan menuju BLUD,” ujar dr. Wayan.(Dkf)