BANGGAIPOST.COM,Luwuk- Sejumlah kalangan menyoroti Kunjungan Kerja (Kunker) puluhan Kepala Dinas, Kabag dan Camat ke Jakarta, hanya untuk berkoordinasi, terkait implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) ke KemenPAN-RB pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Sorotan publik ini, menghiasi halaman percakapan sejumlaj WhatsApp Group (WAG), Rabu (26/10).
Tokoh Masyarakat BM.Mang mengomentari perjalanan dinas puluhan pejabat itu.
Menurutnya, perjalanan pejabat ramai-ramai menuju Jakarta tersebut, tak pantas dilakukan. Menyusul kondisi Kabupaten Banggai saat ini tengah diperhadapkan naiknya inflasi daerah.
“Banggai ini pemegang piala inflasi tertinggi. Sejatinya Pemda itu ikat pinggang. klo cmn konsultasi dn dll ya udh ckup Kaban BKDSDM knapa main boyong. pimpinan OPD, kabag” camat” ngapain banyak orang. Brapa duit yg harus dikeluarkan utk membiayai hal” yg tidak perlu.sama aja dgn jalan” gk pruduktif,”tulisnya kesal.
Pola perjalanan dinas dengan memboyong puluhan pejabat keluar daerah menurutnya merupakan gaya lama, yang tak seharusnya dilakukan di era saat ini.
“Memboyong atlit OPD dan para camat utk bertemu dgn deputi menpan RB.hanya sekedar mendengarkan arahan Kemenpan ttg reformasi birokrasi, ketinggalan zaman bos bukan lagi waktunya main boyong OPD gk punya nilai apa” cmn menghabiskan uang perjalanan SPPD knapa gk skalian aja pak kades dan RT.RW,”tulis AM Mang dalam percakapan itu.
Sementara kalangan lain menyarankan kepada Pemerintah Daerah, agar lebih efisien menggunakan anggaran.
Menurut mereka, 2 atau 3 pejabat Kementerian harusnya didatangkan di kota Luwuk untuk memberikan pembekalan implementasi SAKIP, ketimbang harus beramai-ramai menuju Jakarta, hanya untuk berkoordinasi.
Kritikan tersebut diklarifikasi oleh salah seorang tokoh lainnya, Haris Hakim. Kegiatan tersebut kata dia bukan kewenangan BKD, tetapi Bagian Organisasi dan Bappeda. Jenis kegiatannya adalah penilaian dan evaluasi SAKIP Kabupaten Banggai.
“Mungkin maksud senior kenapa tdk di laksanakan di Luwuk saja, ya Kabag ORTAL sdh bermohon tetapi Team Evaluasi tdk punya waktu yg cukup karna banyak daerah yg perlu di tangani. Di sisi Lain, karna selama 4 tahun Terakhir Banggai selalu menjadi tempat Belajar dari Kabupaten bahkan Propinsi di Luar SULTENG maka tentu BAPPEDA DAN ORTAL harus berupaya agar semua OPD memahami dgn baik LAKIP & SAKIP. Agar ketika OPD dari Kabupaten lain Belajar ke Luwuk, Para OPD bisa membagikan ilmu yang telah di miliki,”paparnya membalas komentar dalam WAG. (NS)
