BANGGAIPOST.COM,Luwuk– Rapat Koordinasi Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia yang digelar di Kabupaten Banggai, resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar, Jumat (16/9/2022).
Rapat koordinasi Kesbangpol se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Estrella, Luwuk Selatan, ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum guna menjaga stabilitas politik di daerah jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Sebanyak 400-an peserta yang merupakan perwakilan maupun kepala-kepala Badan Kesbangpol provinsi, kabupaten dan kota, serta unsur Forkopimda, hadir untuk menyukseskan pertemuan berskala nasioanal yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (16-17/9) tersebut.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu semata.
Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Mobilisasi orang pada saat kampanye, misalnya. Kegiatan kampanye yang melibatkan banyak orang berpotensi mengganggu kamtibmas, sehingga butuh keterlibatan TNI dan Polri.
“Seluruh rangkaian tahapan pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, ada banyak aktivitas yang di luar kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ujar Bahtiar. Sehingga dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi dari semua komponen yang ada.
Bahtiar juga mengatakan bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih bukanlah pekerjaan mudah. “Catatannya, (pemilu) 2019 yang lalu, jumlah orang ke TPS itu 81 persen secara nasional, menggunakan hak pilihnya. Bisa nggak kita nanti 2024 tetap 81 persen, paling tidak sama, kalau bisa meningkat? Itu tidak mudah,” kata Bahtiar.
Untuk itu, menurutnya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mesti melibatkan semua pihak, baik penyelenggara pemilu, unsur pemerintahan; pusat dan daerah, serta masyarakat.
Pemilu dan pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan berurutan di tahun yang sama, menurut Bahtiar, dimaksudkan untuk menyelaraskan antara manajemen pembangunan dan manajemen politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Jadi masa jabatannya kita selaraskan, pelaksanaan pemilunya dilakukan serempak, sehingga nanti selaras antara manajemen politik dan manajemen pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Inilah yang kita integrasikan melalui Undang-undang Pemilu,” terang Bahtiar.
Dalam kesempatan itu, Bahtiar menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas kesediaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakornas Kesbangpol se-Indonesia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir mengatakan, kesiapan Kabupaten Banggai sebagai penyelenggara rakornas tidak lepas dari fungsinya sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi. “Kalau di Palu (ibukota Provinsi Sulteng) sedang berhalangan, maka Banggai siap menyelenggarakan event-event nasional atau internasional,” ujar Wagub Ma’mun Amir.
Di hadapan peserta rakornas, Bupati Banggai Amirudin menjelaskan tentang kondisi geografis, sosial, serta potensi sumber daya yang ada kabupaten Banggai.
Bupati Amirudin berharap, pertemuan tersebut dapat melahirkan gagasan, sinergisitas, kesamaan visi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota guna menjaga kestabilan politik dan keamanan di daerah jelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
Pelaksanaan rakornas yang dihadiri oleh kepala-kepala Badan Kesbangpol se-Indonesia, diharapkan dapat membawa efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Banggai. Hal itu disampaikan oleh Bupati Banggai Amirudin di sela kegiatan Rakornas Kesbangpol. “Efek dari kegiatan inilah yang kita harapkan. Melalui kegiatan seperti ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Amirudin.
Selama dua hari, peserta rakornas akan berdiskusi, membahas isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum, serta menyusun rencana strategis guna menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
Adapun narasumber yang hadir, yakni Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI Dr. La Bayoni, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI HM. Eberta Kawima, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan Kemenkopolhukham Brigjen Pol Kristono, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Fahrudin D. Yambas.
Rakornas Kesbangpol se-Indonesia juga dihadiri oleh Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Risnandar Mahiwa, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Sekretaris Kabupaten Banggai Abdullah Ali, Wakil Ketua DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar, serta pejabat Forkopimda Kabupaten Banggai. (Dkf)
