Lalu gaduh pun lahir.
Dari mulut yang kaget, dari komentar yang menggumpal di media sosial, dari selera yang merasa ditelikung. Padahal bisa saja tidak perlu gaduh, jika saja informasi itu hadir lebih awal—bukan di ujung, bukan setelah perut kenyang.
Tentu, negara punya hak atas pajak. Daerah butuh dana untuk membangun. Kita pun, sebagai warga, tak seharusnya alergi pada kontribusi. Tapi semua itu hanya akan berjalan mulus jika kejujuran hadir sejak suapan pertama.
Dan tentu juga, jangan hanya satu-dua warung yang “dipajaki”, sementara yang lain dibiarkan bebas melenggang tanpa nota, tanpa pungutan. Keadilan tak boleh setengah matang. Jika ingin sistem yang sehat, maka penerapannya harus merata, bukan pilih-pilih seperti menu prasmanan.
Sepuluh persen bukan sekadar angka. Ia adalah pertaruhan: antara kepercayaan dan kejutan. Antara hak negara dan hak warga untuk tahu. Maka jika ingin sistem pajak tumbuh di hati, jangan sajikan ia seperti lada yang disembunyikan di bawah nasi.
Sajikan terang. Sajikan jujur. Sajikan dengan senyuman, bukan dengan kebingungan.
