Di banyak daerah di Indonesia, fakta justru memperlihatkan ironi: predikat WTP bisa diraih bertahun-tahun, tetapi persoalan klasik tetap berulang. Infrastruktur lambat diperbaiki, proyek mangkrak, belanja tidak tepat sasaran, pelayanan publik belum optimal, hingga pengelolaan aset yang masih semrawut. Bahkan, tidak sedikit kasus korupsi justru muncul di daerah yang menyandang opini WTP secara rutin.
Karena itu, publik perlu memandang capaian ini secara proporsional. WTP memang penting sebagai indikator bahwa laporan keuangan disusun secara wajar. Tetapi ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti di meja audit. Ukuran yang paling nyata tetaplah apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Di kawasan Banggai Raya, tantangan pembangunan masih terbentang panjang. Jalan dan konektivitas antarwilayah masih perlu diperbaiki. Akses air bersih di sejumlah titik belum sepenuhnya memadai. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih membutuhkan penguatan. Lapangan kerja bagi generasi muda juga masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Karena itu, raihan WTP seharusnya tidak ditempatkan sebagai puncak prestasi, melainkan titik awal untuk memperbaiki kualitas belanja daerah secara lebih substansial. Pemerintah daerah dituntut membuktikan bahwa tata kelola yang baik di atas kertas benar-benar bertransformasi menjadi manfaat nyata di lapangan.
