“Ini sangat jelas cacat prosedur. Tatib yang kita sepakati bersama dan telah melalui tahapan konsultasi serta fasilitasi di Biro Hukum Provinsi justru dilanggar oleh lembaga DPRD. Adapun alasan yang menyebut telah pernah dibahas melalui komisi saat diserahkannya dokumen KUA-PPAS, itu beda konteks. Kita bicara RKA,” tegasnya.
Pendalaman RKA Menentukan Kualitas APBD
Wardani menilai pembahasan RKA antara komisi DPRD dan OPD merupakan tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, RKA bukan sekadar dokumen administratif yang memuat daftar program, kegiatan, dan besaran anggaran. Dokumen tersebut menjadi instrumen perencanaan yang menentukan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, komisi DPRD memiliki peran strategis dalam mencermati setiap usulan program dan kegiatan OPD. Mulai dari urgensi kegiatan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, target capaian, hingga efektivitas penggunaan anggaran.
Wardani mempertanyakan bagaimana anggota DPRD dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap usulan anggaran yang tidak prioritas, berpotensi tumpang tindih, atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik jika dokumen RKA tidak dibahas secara mendalam.
