Berita Utama

Waduh! Pasal 51 Tatib DPRD Banggai Diminta Dicabut, Biro Hukum: Tidak Ada yang Bertentangan


LUWUK, BANGGAIPOST.COM,


Polemik pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Banggai kian melebar. Sejumlah anggota legislatif dikabarkan mendesak Ketua DPRD agar mencabut Pasal 51 dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD yang telah disepakati bersama.

Desakan tersebut salah satunya disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar), Irwanto Kulap. Dalam video yang beredar, Irwanto meminta Ketua DPRD Saripudin Tjatjo segera mencabut salah satu pasal dalam aturan internal lembaga tersebut.

“Cabut Pasal 51, Fraksi Golkar meminta tahun 2027 dicabut,” pinta Irwanto dalam rekaman video saat rapat Banggar membahas nota pengantar RAPBD Tahun 2027, di ruang sidang utama Kantor DPRD Banggai, Selasa (17/11/2026).

Pasal yang dipersoalkan berada pada Pasal 51 ayat (5) huruf a angka 4, yang berbunyi: “Pembahasan di tingkat Komisi dengan mitra kerja yang didahului dengan penyerahan RKA OPD.”

Sejumlah anggota DPRD menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Polemik ini bermula ketika Wakil Ketua I DPRD mendesak agar pembahasan RAPBD dilakukan terlebih dahulu di tingkat komisi bersama OPD terkait sebelum dilanjutkan dalam rapat Badan Anggaran. Mekanisme tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 51 Tatib DPRD.

Namun, usulan itu tidak diterima dalam forum rapat hingga memicu aksi walkout.

Bagikan: