RAKER: DPRD Banggai Laut menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan, RSUD dan BPJS untuk memecahkab sejumlah masalah terkait pelayanan kesehatan di Banggai Laut, Kamis (07/03).
BANGGAI POST, BALUT– Komisi III DPRD Kabupaten Banggai Laut menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit dan BPJS, Kamis (07/03) untuk mengurai sejumlah masalah terkait pelayanan kesehatan.
Rapat kerja tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Banggai Laut dan di pimpin Wakil Ketua I Patwan Kuba. Rapat kerja kali ini membahas beberapa persoalan yang terjadi di kabupaten Banggai Laut, diantaranya intensif tenaga kesehatan, pelayanan RSUD, kelangkaan obat dan adanya pemotongan honor tenaga kesehatan.
Hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi III DPRD Banggai Laut Laongke bersama anggota Komisi III Irwan, Ardianto Agussalim dan Alaudin H. Ilyas. Kepala Dinas Kesehatan dr Zulkifli, Direktur RSUD Banggai dr. Christian Macpal didampingi staf RSUD dan Kepala Cabang BPJS Banggai Laut Adri.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III banyak menyoroti ketersediaan obat yang ada rumah sakit dan adanya pemotongan intensif tenaga kesehatan di dinas kesehatan.
“Tolong pak Kadis Kesehatan, jelaskan mengapa terjadi pemotongan intensif tenaga kesehatan dan untuk direktur RSUD terkait ketersediaan obat yang kosong,” kata Ardianto Agussalim.
Kepala dinas kesehatan dr. Zulkifli dalam penjelasan mengatakan, kasus pemotongan intensif tenaga kesehatan yang dilakukan oleh salah satu oknum di dinas kesehatan saat ini sementara ditangani oleh APH.
“Oknum melakukan atas keinginan sendiri. Dan oknum saat ini tidak lagi menjadi pegawai dinas kesehatan. Dan kasusnya sudah ditangani APH,” ungkapnya.
Terkait ketersediaan obat, dr. Christian Macpal mengatakan, bahwa masalah ini bukan hanya terjadi tahun ini tapi sudah beberapa tahun belakangan. Dan untuk menyelesaikan masalah obat di rumah sakit solusi satu-satunya RSUD harus menjadi BLUD atau tidak anggaran obat dinaikkan.
“Obat ini bukan sekarang bermasalah tetapi sudah dari beberapa tahun terakhir. Salah satunya penyebabnya ketersediaan anggaran yang kecil dan adanya utang obat,” tuturnya.
“Pengadaan obat berbeda dengan pengadaan yang lain, karna mekanismenya yang sedikit rumit. Sehingga diperlukan anggaran yang besar untuk melengkapi ketersediaan obat di rumah sakit,” tambah dr. Christian.
Menyikapi persoalan tersebut, Anggota komisi III lainnya, Alaudin mengatakan, bahwa untuk tahun berikutnya anggaran obat tidak bisa dipangkas. Jika diusulkan 6 miliar oleh rumah sakit itu juga yang harus diakomodir. Bukan yang diusulkan 2 miliar untuk obat yang diberikan hanya 900 juta.
“Ini juga harus menjadi perhatian DPRD, rumah sakit telah menyumbang PAD yang cukup besar untuk daerah. Seharusnya diberikan anggaran yang besar biar tidak terjadi lagi kekosongan obat,” tandas aleg asal PKS itu.
Ketua Komisi III, Laongke mengatakan, rapat kerja bersama mitra kerja komisi III yakni Dinas Kesehatan dan RSUD, guna meminimalisir permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut.
“Rapat kerja ini diharapkan bisa meminimalisir permalasahan kesehatan di Banggai Laut. Kalau ada 100 masalah paling tidak 50 masalah bisa diselesaikan dengan adanya rapat kerja ini,” kata aleg dapil Bokan Kepulauan itu.(IK)