Sejumlah kalangan menilai publikasi LHP penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan dokumen tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang publik.
Analis Kebijakan, Nadjamuddin Mointang, menilai hasil pemeriksaan BPK seharusnya dapat diakses secara lebih terbuka agar masyarakat mengetahui persoalan apa saja yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana langkah perbaikannya.
“WTP adalah capaian administratif yang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi BPK benar-benar dijalankan dan berdampak pada pelayanan masyarakat,” ujarnya kepada Banggai Post, Jumat (30/5/2026).
Menurutnya, publikasi LHP dapat menjadi bahan evaluasi publik terhadap efektivitas penggunaan APBD, pembangunan infrastruktur, serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan tim tindak lanjut di masing-masing pemerintah daerah agar pengawasan internal diperkuat dan pelaksanaan rekomendasi BPK tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata, melainkan benar-benar berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan.
“Kita berharap tindak lanjut rekomendasi BPK lebih substantif, bukan sekadar memenuhi dokumen administrasi. Tujuan akhirnya adalah perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.
