BANGGAIPOST, LUWUK — Momentum membanggakan terjadi di wilayah Banggai Raya. Tiga daerah yang dikenal sebagai Banggai Bersaudara, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan, kompak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulteng di Palu, Selasa 26 Mei 2026.
Kabupaten Banggai kembali menorehkan capaian luar biasa dengan mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kali berturut-turut. LHP diterima Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanuddin Masulili, MM, didampingi Sekretaris Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., ST., M.Si bersama jajaran OPD terkait.
Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menjaga tata kelola keuangan yang dinilai sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati Furqanuddin mengapresiasi profesionalisme BPK selama proses pemeriksaan dan menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan akan ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Sementara itu, Kabupaten Banggai Laut sukses mempertahankan WTP ke-9 kali secara berturut-turut. LHP diserahkan langsung kepada Bupati Sofyan Kaepa yang hadir bersama Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba.
BPK menilai laporan keuangan Pemkab Banggai Laut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Raihan ini dinilai menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.
Bupati Sofyan Kaepa menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD, DPRD, dan jajaran pengelola keuangan daerah yang dinilai bekerja kolektif mempertahankan prestasi tersebut. Hal senada juga disampaikan Kepala BPKAD Banggai Laut, Hasbullah Talaba, yang menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.
Di sisi lain, Kabupaten Banggai Kepulauan juga mencatat prestasi tersendiri dengan meraih opini WTP pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Rusli Moidady dan Wakil Bupati Serfi Kambey.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pemerintahan baru di Banggai Kepulauan, terutama dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, raihan WTP tidak semestinya berhenti pada kebanggaan administratif semata. Opini WTP memang menunjukkan laporan keuangan disusun secara wajar, namun dalam praktiknya BPK biasanya tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.
Karena itu, tantangan berikutnya bagi tiga daerah Banggai Bersaudara bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan pengelolaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, ketepatan penggunaan anggaran, hingga pengawasan terhadap potensi penyimpangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab bersama.
Prestasi ini layak diapresiasi. Namun publik tentu berharap capaian di atas kertas dapat sejalan dengan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.(rdk)
