Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Banggai terkait keterkaitan langsung antara temuan BPK dan kebijakan pemasangan portal. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banggai, Muhsir Maita, yang dikonfirmasi melalui pesam WhatsApp (21/4/2026) belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, DPRD Banggai merespons dengan rencana memanggil Dinas Perhubungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas polemik tersebut yang direncanakan, Rabu (22/4/2026).
Polemik portal Pasar Simpong ini menegaskan bahwa persoalan pengelolaan pendapatan daerah bukan sekadar isu teknis di lapangan, melainkan problem struktural yang membutuhkan pembenahan menyeluruh serta keterlibatan publik secara terbuka.(*/Alin)
