Oleh: Supriadi Lawani*
Wacana pembentukan Provinsi Sulawesi Timur kembali mengemuka setelah muncul pernyataan bahwa Banggai Bersaudara disiapkan sebagai penopang provinsi baru tersebut. Pernyataan ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan konfigurasi wilayah calon Provinsi Sulawesi Timur, terutama apabila Kabupaten Morowali tidak lagi menjadi bagian dari daerah yang akan bergabung dalam pembentukannya.
Perubahan konfigurasi itu tentu membawa konsekuensi. Salah satunya adalah perlunya kembali memenuhi syarat jumlah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari sinilah berkembang gagasan agar Kabupaten Banggai lebih dahulu dimekarkan menjadi beberapa kabupaten atau kota sehingga syarat administratif pembentukan Provinsi Sulawesi Timur dapat dipenuhi.
Namun, di balik gagasan tersebut muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar slogan politik: apakah strategi itu benar-benar mempercepat lahirnya Provinsi Sulawesi Timur, atau justru membuat cita-cita tersebut semakin lama terwujud?
Pertanyaan ini layak diajukan karena pembentukan daerah otonom bukan hanya persoalan aspirasi politik atau kehendak masyarakat. Proses tersebut juga tunduk pada ketentuan hukum yang mengikat dan harus dipenuhi secara bertahap.
