“Kegiatannya belum ada, sehingga sumber pembiayaan belum teridentifikasi,”
Dewa Supatriagama,
Plt Kadis PUPR Kab. Banggai
BANGGAI POST, LUWUK – Rencana pembangunan Jembatan Teluk Lalong hingga kini masih dalam tahap studi dan perencanaan. Skema pembiayaannya pun masih butuh kajian lebih lanjut. Belum jelas.
Hal itu ditegaskan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai, Dewa Supatriagama, ketika dimintai konfirmasi terkait progres proyek tersebut, Selasa (2/9).
“Selamat siang bapak, saat ini masih tahapan studi dan perencanaan, belum masuk ke pembiayaan. Kegiatannya belum ada bapak, sehingga sumber pembiayaan belum teridentifikasi. Skema pembiayaannya pun masih butuh kajian,” ujarnya singkat via pesan WhatsApp.
Pernyataan itu menjawab sejumlah spekulasi publik mengenai kemungkinan skema pembiayaan jembatan yang diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Belum adanya kejelasan sumber dana membuat pro dan kontra terus bergulir.
Sebelumnya, sejumlah tokoh Banggai Bersaudara juga menyoroti wacana pembangunan jembatan yang melintasi Teluk Lalong ini. Mantan Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ridaya Laode Ngkowe, mengingatkan agar Pemda tidak gegabah menempuh jalur pinjaman.
“Kalau berharap dibiayai pusat sepertinya sulit. Kemungkinan besar melalui pinjaman daerah, entah lewat SMI, PPI, atau bahkan Danantara. Konsekuensinya, dana transfer bagi hasil bisa terpotong. Mau begitu?” tegasnya.
Ia mencontohkan Jembatan Teluk Kendari yang dibiayai penuh oleh APBN murni dengan skema multiyears. “Kondisi sekarang berbeda. Tekanan fiskal pemerintah pusat sedang tinggi. Jadi peluang Teluk Lalong kecil untuk bisa dibiayai penuh oleh APBN,” jelasnya.
Sementara itu, Nadjamudin Mointang, birokrat KemenPAN-RB yang juga putra Banggai, menilai ada peluang pembiayaan lain bila Pemda mampu mengaitkan proyek ini dengan agenda hilirisasi.
“Hilirisasi minerba dan sektor kelautan bisa menjadi posisi tawar Banggai Bersaudara ke Danantara untuk pembiayaan infrastruktur. Jembatan Teluk Lalong dan jalan lingkar pesisir Luwuk mestinya bisa masuk kategori infrastruktur pendukung. Tapi perlu fasilitasi provinsi agar ada kolaborasi kebijakan tiga kabupaten, yang termuat dalam Perda RPJMD masing-masing,” ungkapnya.
Dengan demikian, bola kini berada di tangan Pemda untuk menentukan arah pembiayaan, apakah menempuh skema pinjaman daerah atau mengaitkannya dengan agenda hilirisasi nasional yang sedang digencarkan pemerintah pusat.(Alin)
