“Dengan adanya KPI, masyarakat bisa menilai langsung kinerja wakilnya. Ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban dewan kepada publik,”
BANGGAIPOST, LUWUK – Suasana kebatinan masyarakat hampir di seluruh Indonesia kini mengerucut pada satu tuntutan: rasa keadilan. Sorotan publik banyak diarahkan kepada wakil rakyat, baik di DPR RI maupun DPRD, yang dinilai belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
Nadjamudin Mointang dari Kementerian PANRB menilai, sudah saatnya setiap anggota DPR RI maupun DPRD memiliki standar kinerja yang jelas. Mekanisme itu, kata dia, dapat diwujudkan melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI), baik untuk individu maupun fraksi.
“Dengan adanya KPI, masyarakat bisa menilai langsung kinerja wakilnya. Ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban dewan kepada publik,” tegas Nadjamudin, Minggu (31/8).
Ia menyebutkan, laporan hasil capaian KPI dapat dipublikasikan secara berkala melalui media massa, media resmi partai, maupun Sekretariat Dewan (Sekwan). Transparansi ini, lanjut dia, penting agar rakyat mengetahui sejauh mana wakilnya benar-benar bekerja memperjuangkan aspirasi.
Nadjamudin menambahkan, penerapan KPI akan memberi dampak positif. Antara lain mendorong persaingan sehat antaranggota, mengurangi praktik politik transaksional, hingga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Selama ini masyarakat hanya tahu soal reses. Tapi laporan kinerja yang terukur hampir tidak pernah disampaikan. Padahal publik sekarang menuntut ukuran yang jelas, bukan sekadar klaim,” tandas putra asli Banggai ini.(Alin)
