BANGGAI POST, LUKTIM – Sorotan terhadap proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Desa Uwedikan, Kecamatan Luwuk Timur, akhirnya dijawab pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai. Proyek bernilai lebih dari Rp3 miliar tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena air belum juga mengalir ke pemukiman, meski fisik pekerjaan diklaim rampung.
Kepala Dinas PUPR, Dewa Supatri Agama, mengonfirmasi bahwa proyek tersebut memang belum selesai sepenuhnya. Menurutnya, pekerjaan SPAM tersebut mencakup dua desa, yakni Uwedikan dan Honduhon.
“Untuk Honduhon sudah selesai dan air mengalir. Tapi untuk Uwedikan, pekerjaan tahun lalu hanya sampai pemasangan pipa induk. Tahun ini akan ada pekerjaan lanjutan,” ujar Dewa, Rabu (16/7).
Dewa menyebutkan bahwa lanjutan proyek sudah dianggarkan tahun ini. “Untuk lebih rinci, silakan hubungi kepala bidangnya,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Bidang Air Minum, Pengelolaan Air Limbah, dan Persampahan (AMAL) Dinas PUPR Banggai, Christopel Satolom, menyatakan bahwa pekerjaan SPAM di Uwedikan memang belum menyentuh sambungan ke rumah-rumah warga karena keterbatasan anggaran.
“Proyek itu belum selesai. Tahun lalu anggarannya hanya cukup untuk sampai di depan tambak udang. Tahun ini akan dilanjutkan, ada sekitar Rp700 jutaan untuk Uwedikan dan Rp400 jutaan untuk Honduhon,” jelas Christopel.
Namun yang menarik, Christopel juga menanggapi keras kritik dari pihak-pihak yang menurutnya keliru dalam memahami teknis pelaksanaan proyek.
“Orang yang sebar berita ini kalau nggak paham, harusnya jangan bicara di media. Biar nggak kelihatan cuma cari perhatian. Sejauh ini setahu saya tidak ada warga Uwedikan yang mempersoalkan proyek tersebut. Yang bicara itu Pak Adnan Basia bukan warga Uwedikan, dia warga Kayutanyo,” tegasnya.
Pernyataan ini tampaknya merujuk pada kritik Ketua Forum Peduli Masyarakat Luwuk Timur (FPML), Adnan Basia, yang menyebut proyek SPAM Uwedikan tidak memberi dampak nyata bagi warga karena air belum mengalir ke rumah-rumah. Adnan bahkan menyebut jalur pipa hanya berhenti di depan perusahaan tambak, bukan ke pemukiman warga.
Kritik tersebut menyulut pertanyaan publik atas transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun Dinas PUPR menegaskan bahwa proyek SPAM memang dirancang secara bertahap dan akan dituntaskan melalui anggaran lanjutan.
Masyarakat kini menunggu realisasi janji penyelesaian proyek lanjutan di tahun ini—bukan sekadar wacana birokrasi. (Alin)
