Menurutnya, digitalisasi absensi sejatinya merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan ASN secara objektif. Namun, ketika sistem tersebut justru dimanipulasi, bahkan oleh pihak yang memiliki otoritas, maka yang terjadi adalah ironi besar: teknologi berjalan, tetapi nilai dasar diabaikan.
Ia menegaskan, fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih cenderung administratif. Sistem dibangun dan aplikasi dijalankan, tetapi belum menyentuh aspek integritas sebagai fondasi utama.
“Absensi akhirnya hanya menjadi formalitas. Bukan lagi cerminan tanggung jawab kerja, tapi sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tambahnya.
Sementara itu, aksi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung di kantor BKPSDM Banggai disebut menjadi pemantik meningkatnya tekanan publik agar kasus tersebut tidak berakhir tanpa kejelasan.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah terkait proses pemeriksaan, transparansi nama-nama pelanggar, hingga bentuk sanksi yang akan dijatuhkan apabila dugaan manipulasi absensi benar-benar terbukti.(Alin)
