Najmi bahkan menyatakan kesiapannya mempertanggungjawabkan jabatannya apabila terbukti perusahaan mengambil lahan masyarakat tanpa memberikan ganti rugi.
Perbedaan klaim antara perwakilan petani dan pihak perusahaan kini diharapkan dapat diuji secara terbuka dalam RDP DPRD Banggai pada 3 Agustus 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi berbasis data sehingga sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat memperoleh kepastian dan penyelesaian. (Alin/RBP)
