“Ini bukan lagi soal teknis pasar atau parkir. Ini sudah masuk ke krisis kepercayaan. Kalau tidak ditangani cepat dan terbuka, dampaknya bisa meluas ke persepsi publik terhadap seluruh kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, masalah utama bukan hanya pada dugaan penyimpangan, tetapi juga pada lambannya respons dan minimnya komunikasi terbuka kepada masyarakat.
Di titik inilah kepemimpinan diuji. Publik, kata dia, tidak lagi membutuhkan penjelasan normatif atau pembelaan administratif, melainkan tindakan nyata, cepat, dan terukur.
“Keberanian pertama adalah berani menghentikan sementara kebijakan yang bermasalah, lalu buka semua data ke publik. Kalau prosesnya sejak awal sudah dipertanyakan, maka evaluasi total itu wajib,” tegas Nadjamuddin.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian saja tidak cukup. Kecepatan menjadi faktor penentu dalam meredam krisis.
“Dalam era sekarang, lambat merespons itu sama saja memberi ruang bagi spekulasi liar. Setiap hari tanpa kejelasan, kepercayaan publik terus terkikis,” tambahnya.
Lebih jauh, Nadjamuddin menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan retribusi.
“Pengelolaan parkir tidak bisa lagi manual. Harus digital, real-time, dan bisa diaudit. Kalau perlu, sebagian datanya dibuka ke publik. Di situ kepercayaan bisa mulai dibangun kembali,” jelasnya.
