Kekhawatiran lain yang mencuat adalah potensi kebocoran pendapatan daerah. Warga berkaca pada pengelolaan parkir di RSUD Luwuk yang sebelumnya sempat menuai sorotan publik. Dalam pandangan mereka, kebijakan serupa berisiko mengulang persoalan lama jika tidak diawasi secara ketat.
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui instansi teknis menjelaskan bahwa pembangunan portal merupakan bagian dari penataan kawasan pasar agar lebih tertib dan terkelola, sekaligus mendorong peningkatan PAD.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam keresahan. DPRD dalam forum itu justru menekankan pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.
“Jangan sampai niat baik penataan justru memicu penolakan karena komunikasi yang tidak berjalan,” menjadi salah satu penekanan dalam rapat.
DPRD juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan portal, termasuk memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan pedagang kecil sebagai pelaku utama ekonomi di pasar.
RDP tersebut belum menghasilkan keputusan final, namun menjadi sinyal kuat bahwa polemik ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Di tengah dorongan modernisasi, tuntutan transparansi dan partisipasi publik menjadi hal yang tak lagi bisa diabaikan.
