Ketika pimpinan kepolisian turun langsung memeriksa kondisi ruang tahanan, mendengarkan kebutuhan para tahanan, memastikan terpenuhinya standar pelayanan, serta menindaklanjuti setiap temuan, tindakan tersebut mencerminkan upaya menerjemahkan prinsip Polisi Bersama Rakyat ke dalam praktik.
Namun, langkah demikian tidak cukup apabila hanya dilakukan sesekali atau sebatas respons terhadap situasi tertentu.
Dari Predikat Menuju Kepercayaan Publik
Apa yang dilakukan Polresta Banggai perlu dikembangkan menjadi bagian dari sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan pemeriksaan yang bersifat insidental.
Kondisi ruang tahanan dapat dijadikan salah satu indikator substantif dalam menilai implementasi Zona Integritas. Ukurannya harus jelas, mulai dari pemenuhan hak dasar tahanan, standar kebersihan dan kesehatan, perlakuan manusiawi, pencegahan kekerasan, transparansi pelayanan, hingga efektivitas mekanisme pengaduan dan tindak lanjut atas setiap keluhan.
Dengan indikator tersebut, reformasi tidak hanya dinilai dari kelengkapan dokumen atau capaian administratif, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang benar-benar diberikan.
Momentum pergantian kepemimpinan Polri seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong perubahan paradigma pembangunan Zona Integritas: dari sekadar kepatuhan administratif menuju dampak nyata, dari dokumen menuju perilaku, dan dari perburuan predikat menuju pembangunan kepercayaan publik.
