Agenda Jangka Panjang: Reformasi Struktural
Delapan tuntutan jangka panjang menyasar reformasi kelembagaan dan tata kelola negara. Sorotan paling kuat diarahkan kepada DPR. Selain audit independen dan penghapusan hak-hak istimewa, publik menuntut agar DPR memiliki KPI (Key Performance Indicator) yang jelas dan terukur.
KPI itu dianggap penting untuk menilai kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi budgeting DPR. “Tanpa KPI, DPR hanya jadi drama tahunan: anggaran disusun, program berjalan, rakyat tetap kecewa,” ungkap salah satu aktivis mahasiswa.
Tuntutan lain mencakup reformasi partai politik, perpajakan yang adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta reformasi kepolisian dan TNI. Di luar itu, mahasiswa juga menekankan penguatan Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas, serta evaluasi kebijakan ekonomi dan BUMN.
Pejabat KemenPAN-RB, Nadjamudin Mointang, membenarkan adanya dokumen usulan dari para demonstran nasional.
“Ya, sudah diakomodir pemerintah. Mudah-mudahan agendanya bisa berjalan sesuai target,” ujarnya saat dikonfirmasi Banggai Post, Sabtu (6/9).
