“Kalau ini dijadikan momentum pembenahan, masih ada ruang untuk memperbaiki citra. Tapi kalau defensif, risikonya justru makin besar,”
BANGGAIPOST, LUWUK – Analis kebijakan publik, Nadjamudin Mointang, menilai gugatan wanprestasi yang menyeret Pemerintah Kabupaten Banggai Laut bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Nadjamudin, munculnya sengketa hingga ke meja hijau menunjukkan bahwa mekanisme internal pemerintah tidak berjalan optimal. “Kalau sampai pihak ketiga memilih jalur litigasi, itu berarti ada kebuntuan komunikasi dan kegagalan penyelesaian administratif. Ini bukan lagi persoalan teknis, tapi sudah menyentuh aspek manajerial,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menekankan bahwa kontrak pemerintah seharusnya menjadi simbol kepercayaan antara negara dan mitra kerja. Ketika komitmen itu tidak terpenuhi, dampaknya tidak hanya pada pihak yang dirugikan, tetapi juga terhadap reputasi pemerintah secara keseluruhan. “Kepercayaan itu mahal. Sekali rusak, efeknya bisa panjang, termasuk pada minat investor dan penyedia jasa untuk bekerja sama,” tambahnya.
