“Pedagang yang berada di kawasan saat masuk sebelah kiri, itu kan tidak ba setor retribusi, nah ini perlu diatur, biar ada keadilan dengan pedagang yang di dalam,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti kerja Dinas Perikanan yang melempem memacu PAD, lembaga legislatif berecana bakal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Dinas yang bisa memaksimalkan PAD.
“Banggai Laut kemarin saat LKPD 2022 di Provinsi di cecar soal PAD yang tidak mencapai target, nah ini perlu perhatian Dinas teknisnya,” ucapnya. (IK)
