Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena semakin banyak daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat meningkatnya jumlah PPPK.
“PPPK juga ASN. Tetapi pembiayaannya dibebankan seluruhnya kepada daerah. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya.
Daerah Mulai Kewalahan
Isu PPPK menjadi salah satu pembahasan utama dalam RDP Komisi II DPR RI karena banyak kepala daerah mengeluhkan keterbatasan kemampuan fiskal mereka.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa jumlah PPPK secara nasional telah melampaui satu juta orang. Di sisi lain, berbagai daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya belanja rutin dan menurunnya kemampuan pendapatan daerah.
Sejumlah daerah bahkan dikabarkan mulai menghitung ulang kemampuan keuangan mereka untuk memastikan pembayaran gaji PPPK dapat berjalan hingga akhir tahun anggaran.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan pembiayaan ASN di daerah jika tidak ada intervensi atau dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
