BANGGAIPOST.COM,Luwuk– Anggota Legislatif Banggai Irwanto Kulap,SP, menilai, layanan Kesehatan di Kabupaten Banggai tertumpuk di Kota Luwuk. Padahal, di sejumlah Kecamatan terdapat infrastruktur yang nyaris tak digunakan secara maksimal oleh instansi terkait.
Penegasan itu disampaikan Irwanto disela-sela pembahasan KUPA PPAS 2023 di DPRD Banggai pada Rabu, (12/9/ 2023).
Mengatasi problem tersebut kata Aleg yang juga ketua Komisi I DPRD ini, perlu adanya sebuah kebijakan untuk mengurai layanan kesehatan.
Di wilayah Kecamatan Pagimana, perlu di dorong agar Rumah Sakit (RS) Pratama untuk dimanfaatkan dengan maksimal dan statusnya ditingkatkan.
Sebab, sejak didirikan tahun 2014 dan diresmikan 2015, RS Pratama di Pagimana ternyata tidak berfungsi maksimal dan statusnya hanya setara Puskesmas.
Dikatakan, RS Pratama dibangun dengan anggaran Rp25 miliar yang meliputi pembangunan gedung dan alat kesehatan.
“Alat medis untuk rekam jantung saja ada. Dulu lahannya dihibahkan untuk pembangunan rumah sakit ini,” ujarnya.
Hal yang memiriskan, saat ini RS Pratama tak memiliki dokter ahli. Padahal, untuk peningkatan status menjadi rumah sakit hanya dibutuhkan dokter spesialis anak, kandungan, dan dokter spesialis penyakit dalam.
“Kami bangga ada RS Pratama, tapi kami kecewa dari sisi pemanfaatannya. Sekarang ini hanya namanya rumah sakit, tapi satusnya itu UPT Puskesmas,” imbuhnya.
Di sisi lain, kata dia, jika RS Pratama setara dengan rumah sakit atau bertipe C, dapat menjadi fasilitas kesehatan untuk rujukan fase 2 dari 7 Puskesmas yang tersebar di Kecamatan Pagimana, Lobu, Bunta, Nuhon, dan Simpang Raya. Dengan begitu, pasien tidak harus berobat ke Luwuk.
“Yang ada mereka kalau bukan ke rumah sakit di Ampana, ya ke RSUD Luwuk. Harus dimanfaatkan dan tingkatkan status RS Pratama agar tidak berpotensi jadi rumah hantu,” tuturnya.
Akibat tak memiliki dokter spesialis, kata politikus Golkar ini, Dinas Kesehatan hanya sesekali mendatangkan dokter spesialis yang bertugas di RSUD Luwuk.
“Jadi kalau sudah dokter spesialis diumumkan ke masyarakat pakai pengeras suara, padahal bukan seperti itu. Harus ada dokter ahli yang siap sedia di situ,” tegas dia.
Selain mengurai penumpukan layanan kesehatan, kata Irwanto, pemanfaatan RS Pagimana juga untuk meminimalisir biaya operasional masyarakat. Selain itu juga meningkatkan perekonomian.
“Tidak harus ke Luwuk lagi, sehingga biaya operasional dapat diminimalisir. Perekonomian warga sekitar bisa bangkit dengan membuka usaha di areal Rumah Sakit,”terangnya.
Begitupun di wilayah Toili, instansi tekhnis harus memaksimalkan fasilitas kesehatan dan layanan BPJS sehingga tak menumpuk di kota Luwuk.
“Faktanya hari ini, layanan BPJS Kesehatan tertumpuk di kota Luwuk,”pungkasnya. (NS)
