“Memboyong atlit OPD dan para camat utk bertemu dgn deputi menpan RB.hanya sekedar mendengarkan arahan Kemenpan ttg reformasi birokrasi, ketinggalan zaman bos bukan lagi waktunya main boyong OPD gk punya nilai apa” cmn menghabiskan uang perjalanan SPPD knapa gk skalian aja pak kades dan RT.RW,”tulis AM Mang dalam percakapan itu.
Sementara kalangan lain menyarankan kepada Pemerintah Daerah, agar lebih efisien menggunakan anggaran.
Menurut mereka, 2 atau 3 pejabat Kementerian harusnya didatangkan di kota Luwuk untuk memberikan pembekalan implementasi SAKIP, ketimbang harus beramai-ramai menuju Jakarta, hanya untuk berkoordinasi.
Kritikan tersebut diklarifikasi oleh salah seorang tokoh lainnya, Haris Hakim. Kegiatan tersebut kata dia bukan kewenangan BKD, tetapi Bagian Organisasi dan Bappeda. Jenis kegiatannya adalah penilaian dan evaluasi SAKIP Kabupaten Banggai.
