Oleh: Nadjamuddin Mointang | Analis Kebijakan Publik
Sejak 2015, reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas: menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berintegritas. Berbagai inisiatif seperti pembangunan Zona Integritas, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga penguatan kanal pengaduan masyarakat menjadi bukti keseriusan negara dalam menjawab tuntutan publik.
Namun di balik capaian tersebut, muncul sebuah paradoks yang tak bisa diabaikan. Di satu sisi, kualitas layanan terus diperbaiki secara sistematis dan terukur. Di sisi lain, ekspektasi publik serta cara kontrol sosial berkembang jauh lebih cepat—bahkan kerap melampaui kesiapan sistem itu sendiri.
Pengalaman dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas menunjukkan bahwa perubahan birokrasi bukanlah proses instan. Ia penuh dinamika, resistensi, dan pembelajaran. Keberhasilan sejumlah unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mencerminkan kerja kolektif, kepemimpinan kuat, serta komitmen perubahan yang tidak sederhana.
Namun realitas juga mengajarkan bahwa predikat bukan jaminan keberlanjutan integritas. Peristiwa besar yang melibatkan pucuk kepemimpinan di internal institusi penegak hukum menjadi pengingat bahwa integritas tidak bisa dilekatkan pada simbol atau penghargaan semata. Sistem yang baik tetap bergantung pada konsistensi individu dalam menjunjung nilai integritas.
Fenomena serupa, dalam skala berbeda, juga terjadi di daerah. Puskesmas Simpong di Kabupaten Banggai yang meraih predikat WBK tahun 2025, misalnya, tetap menghadapi ujian ketika insiden pelayanan muncul dan menjadi sorotan publik. Di era digital, satu peristiwa dapat menyebar cepat dan membentuk persepsi kolektif—sering kali tanpa ruang yang cukup untuk klarifikasi yang utuh.
Di sinilah paradoks itu terasa semakin kuat. Ketika birokrasi membangun sistem melalui standar dan evaluasi berlapis, publik justru menilai melalui potongan peristiwa yang viral. Kontrol sosial yang seharusnya menjadi energi perbaikan, kadang berubah menjadi tekanan destruktif jika tidak disertai pemahaman konteks.
Kontrol publik tentu merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Ia adalah pilar penting akuntabilitas. Namun kontrol yang efektif membutuhkan literasi: kemampuan memilah informasi, memahami proses, dan menempatkan peristiwa secara proporsional. Tanpa itu, media sosial berpotensi menjadi ruang penghakiman cepat yang justru melemahkan semangat perbaikan birokrasi.
Opini ini tidak bermaksud merelatifkan kesalahan atau membenarkan kelalaian. Setiap insiden tetap harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Namun penting untuk membangun keseimbangan antara perbaikan sistem di internal birokrasi dan peningkatan kecerdasan publik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Beberapa pelajaran dapat ditarik:
Pertama, bagi birokrasi, predikat seperti WBK harus dipandang sebagai milestone, bukan tujuan akhir. Penguatan budaya integritas, pengawasan internal, dan kepemimpinan adaptif harus terus dijaga.
Kedua, mekanisme respons cepat terhadap pengaduan publik perlu diperkuat. Di era digital, kecepatan klarifikasi dan transparansi menjadi kunci menjaga kepercayaan.
Ketiga, bagi masyarakat, media sosial harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol yang cerdas dan bertanggung jawab. Kritik seharusnya berbasis data dan niat perbaikan, bukan sekadar reaksi emosional.
Keempat, perlu dibangun ruang dialog yang lebih konstruktif antara penyelenggara layanan dan masyarakat—bukan hanya melalui pengaduan, tetapi juga kolaborasi dalam memperbaiki sistem.
Pada akhirnya, kualitas layanan publik dan kecerdasan publik bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Reformasi birokrasi yang berhasil tidak hanya ditandai oleh membaiknya sistem pelayanan, tetapi juga oleh meningkatnya kualitas partisipasi publik dalam mengawalnya.
Paradoks ini tidak untuk dihindari, melainkan dikelola sebagai ruang pembelajaran bersama—bahwa membangun layanan publik yang berintegritas adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat.
(nadja_88)
