Nelson Mandela juga melakukan hal serupa ketika membangun pemerintahan pasca-apartheid. Mandela memahami bahwa organisasi dan negara tidak bisa dibangun hanya dengan kelompok yang memiliki sejarah perjuangan sama, melainkan harus mampu mengakomodasi kekuatan baru demi stabilitas jangka panjang.
Di Indonesia, pola seperti itu bahkan semakin umum. Joko Widodo dikenal berulang kali merekrut profesional non-partai maupun tokoh dari luar lingkar politik inti untuk menduduki posisi strategis pemerintahan. Hal serupa juga dilakukan Prabowo Subianto yang membangun pendekatan politik lebih inklusif dengan merangkul berbagai kelompok dan figur eksternal.
Karena itu, jika H. Akmal Ilyas mencoba menghadirkan pola kepemimpinan yang lebih terbuka dan dinamis di PAN Banggai, sesungguhnya langkah tersebut justru sejalan dengan arah perkembangan politik modern.
Apalagi politik hari ini telah berubah drastis. Partai tidak lagi cukup hanya menjadi rumah kader lama, tetapi juga harus mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi baru, tokoh profesional, aktivis sosial, komunitas muda, dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
