Meski belum ada kasus serupa yang terungkap di Banggai Raya, program MBG di daerah ini juga pernah diterpa sejumlah isu yang memicu perhatian publik. Pada Februari 2026 lalu, beredar rekaman wawancara yang kemudian diberitakan media lokal terkait dugaan adanya tekanan terhadap pengelola SPPG untuk memberikan setoran operasional.
Dalam rekaman tersebut muncul klaim bahwa setiap SPPG diminta menyetor sekitar Rp20 juta per bulan. Bahkan disebutkan dana itu diduga mengalir kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki peran dalam pengawasan maupun koordinasi program MBG di daerah.
Namun, tudingan tersebut telah dibantah oleh Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Banggai. Pihak Korwil menegaskan bahwa pencairan dana program dilakukan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing SPPG dan tidak melalui Korwil maupun Satgas Pengawasan MBG. Hingga saat ini juga belum ada penetapan tersangka maupun hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum terkait dugaan tersebut.
Selain itu, Banggai Kepulauan juga pernah menjadi perhatian nasional setelah kasus keracunan massal siswa penerima MBG pada September 2025. Insiden yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan tersebut membuat sejumlah titik SPPG dievaluasi dan dinonaktifkan sementara oleh BGN.
