Dalam konteks daerah kepulauan kecil seperti Banggai Kepulauan, krisis air bersih bukan sekadar isu lingkungan, tetapi isu ketahanan daerah. Ketika kawasan karst rusak, dampaknya tidak mudah dipulihkan karena sistem akuifer karst memiliki karakter unik dan sangat sensitif terhadap perubahan bentang alam.
Keempat, polemik ini menunjukkan pentingnya reformasi tata kelola perizinan. Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan administratif dalam menerbitkan izin usaha pertambangan. Harus ada:
Kajian lingkungan strategis yang independen;
Partisipasi publik yang bermakna;
Keterbukaan data konsesi;
Audit daya dukung dan daya tampung lingkungan;
Serta evaluasi kesesuaian RTRW dan perda perlindungan karst.
Tanpa itu, pemerintah berisiko dianggap menjalankan kebijakan yang eksklusif dan minim transparansi.
Kelima, dari perspektif pembangunan daerah, Banggai Kepulauan sesungguhnya memiliki peluang besar membangun ekonomi hijau (green economy). Potensi ekowisata, pertanian lokal, sumber air, dan kekayaan biodiversitas memiliki nilai ekonomi berkelanjutan yang lebih stabil dibanding industri ekstraktif yang bersifat jangka pendek dan meninggalkan kerusakan permanen.
Daerah yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam tanpa pengendalian sering mengalami fenomena “kutukan sumber daya” (resource curse), yakni pendapatan meningkat sesaat tetapi kualitas lingkungan, sosial, dan fiskal daerah justru menurun dalam jangka panjang.
