Sesungguhnya, persoalan ini jauh melampaui soal siapa yang lebih dahulu membangun jembatan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi pemerintah menjalankan fungsi dasarnya. Negara tidak boleh bergantung pada kemurahan hati individu. Negara harus hadir melalui sistem yang bekerja. Ketika sistem itu gagal menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat, setiap aksi pribadi yang mengisinya—betapapun mulianya—akan selalu menjadi pengingat bahwa ada fungsi pemerintahan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan ketika rakyat mulai percaya bahwa penyelesaian masalah lebih mungkin lahir dari kebaikan seorang pejabat daripada dari institusi pemerintah yang dibiayai APBD, maka yang runtuh bukan hanya jembatan yang belum dibangun, melainkan juga wibawa pemerintah daerah itu sendiri.(*)