Rencana Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membangun Jembatan Gantung Mansungkang menggunakan dana pribadinya patut diapresiasi. Di tengah ancaman yang setiap hari dihadapi anak-anak sekolah dan warga saat menyeberangi sungai, setiap ikhtiar untuk menghadirkan rasa aman haruslah dimaknai sebagai bentuk kepedulian yang layak dihormati. Keselamatan warga memang tidak boleh menunggu panjangnya proses birokrasi.
Namun, justru karena lahir dari niat yang baik, langkah tersebut menghadirkan ironi yang tidak kecil. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun, tindakan itu sekaligus memantulkan pertanyaan yang mengusik: mengapa persoalan yang telah dijanjikan Pemda Banggai baru menemukan jalan keluar setelah ada inisiatif pribadi seorang gubernur?
Wibawa pemerintah tidak diukur dari besarnya APBD yang dikelola, melainkan dari kemampuannya menghadirkan negara ketika rakyat membutuhkan. Infrastruktur dasar seperti jembatan penghubung bukanlah kemewahan, melainkan kewajiban pelayanan publik. Karena itu, ketika solusi datang lebih cepat dari dana pribadi seorang pejabat dibandingkan mekanisme pemerintahan yang memiliki kewenangan, perangkat birokrasi, serta anggaran, publik tentu akan mempertanyakan efektivitas pemerintahan itu sendiri.
