Ia menambahkan, apabila informasi tersebut benar, maka kondisi itu berpotensi menambah persoalan baru bagi masyarakat di lima desa lingkar tambang di Kecamatan Bunta, termasuk Desa Tuntung.
Menurut Amir, PT KFM tidak semestinya mengaitkan pembayaran dana tali asih dengan pengaduan masyarakat ke DPRD Banggai.
“Tali asih itu kewajiban perusahaan. Sementara yang diadukan aliansi ke DPRD jelas terkait dampak lingkungan dan pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang sudah lima tahun belum pernah diselesaikan,” ujarnya.
Amir juga mengungkapkan bahwa pembayaran dana tali asih telah melewati jadwal yang selama ini disepakati, yakni dibayarkan setiap tanggal 15 sekali dalam dua bulan.
“Per hari ini berarti sudah lewat sekali dari jadwal pembayaran,” katanya.
Ia menegaskan pihaknya telah menyiapkan analisis dan kajian mengenai besaran dana tali asih yang dinilai lebih proporsional dibanding nominal yang selama ini diterima masyarakat.
“Bahkan kami punya analisis dan kajian yang logis. Menurut kami, angka tali asih seharusnya lebih besar dari yang selama ini diberikan. Nanti akan kami presentasikan secara logis dan berdasarkan kajian pada saat RDP,” jelasnya.
